Anthony Alexander
0
0
China mendapat sorotan karena dinilai membatasi informasi dan kesaksian warga setelah banjir bandang menerjang wilayah Tibet. Pembatasan tersebut membuat kondisi korban sulit diverifikasi secara independen. Banjir dan longsor terjadi pada 26 Agustus 2026 di kawasan perbatasan China-Nepal. Bencana dipicu runtuhnya gletser yang kemudian menghasilkan aliran air, lumpur, dan material dalam jumlah besar.
Pemerintah China melaporkan 16 orang meninggal dan 546 lainnya masih hilang di Tibet. Dari jumlah tersebut, 261 orang merupakan warga negara asing dari 23 negara. Namun, sejumlah organisasi dan media melaporkan adanya kesulitan memperoleh informasi langsung dari lokasi bencana. Video banjir serta kesaksian warga dilaporkan menghilang dari sejumlah platform media sosial China.
Human Rights Watch menyebut wartawan China dilarang memasuki zona bencana dan mewawancarai keluarga korban. Organisasi tersebut juga melaporkan sedikitnya 10 orang mendapat sanksi terkait penyebaran informasi mengenai bencana. Radio Free Asia juga memperoleh kesaksian warga Tibet mengenai desa yang hancur dan sejumlah orang yang masih hilang. Sumber tersebut berbicara secara anonim karena khawatir terhadap konsekuensi keamanan.
Kondisi itu berbeda dengan Nepal yang memberikan akses lebih luas kepada wartawan untuk menemui penyintas. Perbedaan akses membuat informasi mengenai dampak bencana di kedua sisi perbatasan terlihat sangat berbeda. Meski mendapat tudingan membatasi informasi, Beijing membantah melakukan sensor. Kementerian Luar Negeri China menyatakan informasi bencana telah disampaikan secara terbuka, transparan, dan tepat waktu. Dengan akses independen yang terbatas, skala sebenarnya kerusakan dan korban di Tibet masih sulit dipastikan.
