Anthony Alexander
0
0
Korea Selatan membuka opsi pengerahan aset militer ke Selat Hormuz untuk mendukung kebebasan navigasi. Namun, pemerintah Seoul menegaskan belum mengambil keputusan final.
Sejumlah media Korea Selatan sebelumnya melaporkan adanya persiapan pengerahan sebelum akhir 2026. Opsi yang dibahas mencakup pesawat patroli maritim P-8, kapal pendukung logistik, dan unit pembersih ranjau. Pemerintah juga disebut berkoordinasi dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Namun, Kantor Kepresidenan Korea Selatan membantah bahwa pengerahan tersebut sudah diputuskan. Seoul mengatakan berbagai opsi masih dikaji, termasuk kemungkinan kontribusi militer. Keputusan nantinya harus mempertimbangkan prosedur hukum dan kesiapan pertahanan di Semenanjung Korea.
Rencana tersebut muncul ketika situasi Selat Hormuz semakin tegang akibat konflik Amerika Serikat dan Iran. Jalur strategis itu sangat penting bagi Korea Selatan karena sebagian besar pasokan minyak mentahnya melewati kawasan tersebut. Reuters menyebut lebih dari 60 persen impor minyak mentah Korea Selatan melalui Selat Hormuz.
Isu pengerahan pasukan juga berkaitan dengan hubungan Seoul dan Washington. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengkritik Korea Selatan karena tidak ikut mendukung operasi Amerika di kawasan tersebut. Meski begitu, pemerintah Korea Selatan harus mempertimbangkan risiko politik dan hubungan dengan Iran.
Jika benar-benar disetujui, misi tersebut akan menjadi langkah penting bagi militer Korea Selatan. Namun, pengerahan pasukan ke luar negeri membutuhkan persetujuan Majelis Nasional. Karena itu, pembahasan mengenai Selat Hormuz masih dapat berubah sebelum keputusan akhir ditetapkan.
