Anthony Alexander
0
0
Pemerintah mengklaim telah menyalurkan sekitar 1,6 juta ton beras melalui berbagai program hingga akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan sekaligus menekan harga beras di tingkat konsumen.
Badan Pangan Nasional menyebut penyaluran tersebut mencakup bantuan pangan beras kepada masyarakat. Pemerintah menyiapkan total 997,3 ribu ton untuk bantuan pangan periode Juli hingga September. Program itu menjadi kelanjutan bantuan yang sebelumnya telah disalurkan kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat.
Selain bantuan pangan, pemerintah menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Realisasi penjualan beras SPHP hingga akhir Juni mencapai 393,4 ribu ton. Beras tersebut dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi untuk membantu menjaga keterjangkauan masyarakat.
Bapanas menyatakan intervensi pemerintah turut membantu menjaga stabilitas harga beras. Pada Juni 2026, inflasi beras tercatat 0,45 persen secara bulanan dan 3,98 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga masih relatif terkendali dibandingkan periode tertentu sebelumnya.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan stok beras nasional tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. Produksi beras Januari hingga Juni 2026 diproyeksikan mencapai 19,31 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi pada periode tersebut diperkirakan sekitar 15,48 juta ton.
Kebijakan penyaluran beras menjadi salah satu instrumen pemerintah menghadapi potensi kenaikan harga pangan. Selain menjaga harga konsumen, pemerintah juga berupaya mempertahankan harga gabah agar petani memperoleh perlindungan. Dengan pasokan yang cukup, pemerintah berharap stabilitas harga beras dapat dipertahankan hingga akhir tahun.
